Anggaran Mamin Rapat dan Pelatihan Singkat DPRD Garut Dinilai Tidak Masuk Akal

Garut, 10 Juni 2025 — Anggaran untuk konsumsi rapat dan kegiatan pelatihan singkat DPRD Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan publik. Nilai yang tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dinilai tidak masuk akal dan terkesan berlebihan, terutama di tengah desakan efisiensi penggunaan uang negara.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, alokasi anggaran untuk makanan dan minuman rapat DPRD Garut mencapai Rp 2,5 miliar sedangkan anggaran untuk pelatihan singkat dan peningkatan kapasitas anggota DPRD tercatat sebesar Rp 1,9 miliar. Pelatihan tersebut meliputi kegiatan bimbingan teknis (bimtek), workshop yang sebagian besar dilaksanakan di luar daerah.
Paguyuban Pelajar Mahasiswa Garut Selatan menilai angka tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan riil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Bayangkan, anggaran pelatihan singkat dan makan rapat bisa mencapai miliaran rupiah. Padahal, hasil kerja dewan sering kali tidak berdampak langsung pada pelayanan publik atau perbaikan kebijakan daerah,
Ini bukan soal teknis, tapi soal etika penganggaran. Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan, pengeluaran besar untuk pelatihan yang seringkali formalitas dan makan saat rapat seharusnya menjadi perhatian,” ujar Asep Aril Irawan, Ketua umum BPP Pagarsel
Hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci dari pihak Sekretariat DPRD Garut terkait besarnya anggaran tersebut.
Namun, kami berharap ada transparansi yang lebih tinggi terkait penggunaan anggaran tersebut, termasuk rincian kegiatan, peserta, serta hasil atau output dari pelatihan dan rapat-rapat yang menggunakan dana publik.
“Kami tidak menolak pelatihan atau rapat, tapi harus masuk akal. Kalau anggarannya besar tapi hasilnya minim, itu hanya pemborosan uang rakyat,” ujar Asep Aril Irawan.
Kami paguyuban pelajar mahasiswa garut selatan (PAGARSEL) mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Daerah melakukan audit terhadap penggunaan anggaran tersebut, serta meminta DPRD Garut membuka seluruh dokumen realisasi anggaran secara transparan.