GARUT, Samarang – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri acara Launching dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) peserta didik baru Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 yang digelar di Sekolah Rakyat Rintisan, berlokasi di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, Jalan Raya Samarang, Kecamatan Samarang, Selasa (30/9/2025).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan membuka akses pendidikan berkualitas.
“Hal ini terjadi karena keterbatasan akses, terutama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa rantai transmisi kemiskinan harus diputus. Caranya dengan membuka akses, dan yang paling mudah adalah membuka akses pendidikan,” jelas Bupati Syakur.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Iyan Kusmadiana, menjelaskan percepatan realisasi program Sekolah Rakyat yang digagas langsung oleh Presiden. Ia menyebut, sejak dicetuskan pada Februari 2025, hingga September sudah berdiri 165 sekolah, dengan 65 di antaranya serentak melaksanakan MPLS.
“Luar biasa, kita beri apresiasi untuk pemerintah. Sekolah Rakyat ini sudah berdiri berkolaborasi sejak 14 Juli, dan kini 65 sekolah serentak membuka MPLS di seluruh Indonesia,” ujar Iyan.
Ia menambahkan, pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan kerja sama lintas kementerian, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Tenaga Kerja. Pada tahap rintisan, banyak Balai Latihan Kerja (BLK) digunakan sebagai lokasi sementara, sembari menunggu pembangunan sekolah permanen oleh Kementerian PUPR di tiap kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji, memaparkan proses penjaringan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi Garut yang dimulai sejak Agustus.
“Calon siswa merupakan warga masyarakat yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2, sesuai data tunggal sosial ekonomi nasional,” ungkap Aji.
Setelah melalui pleno yang melibatkan Sekda, Kepala BPS, Kadisdik, Kadinkes, dan Kadisnakertrans, ditetapkan jumlah peserta didik sebagai berikut:
- Tingkat SMP: 50 siswa (17 perempuan, 33 laki-laki), terbagi dalam 2 rombongan belajar.
- Tingkat SD: 25 siswa (8 perempuan, 17 laki-laki), terbagi dalam 1 rombongan belajar.
Pada pembukaan MPLS, siswa dari 28 kecamatan hadir bersama camat dan keluarga mereka. Orang tua difasilitasi untuk menginap semalam sebelum kembali, sementara siswa langsung tinggal di asrama.
Dinas Sosial Garut juga mengapresiasi dukungan Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial dalam pembangunan sarana dan prasarana di BLK Disnakertrans yang digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat Rintisan, meliputi ruang kelas, ruang guru, asrama, serta ruang makan.
Dede mulyana
