GARUT, Tarogong Kidul – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama Ketua DPRD Kabupaten Garut dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menemui massa aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Garut Menggugat di Lapangan Setda Kabupaten Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (2/9/2025).
Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, DPRD, dan mahasiswa untuk menanggapi sejumlah tuntutan yang disampaikan. Mahasiswa diterima langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Wakil Bupati Putri Karlina, Ketua DPRD Garut Aris Munandar, Kapolres Garut AKBP Yudi Bayu Hendarto, Dandim 0611/Garut Letkol Inf. Andrik Fachrizal, dan Kajari Garut Helena Octavianne.
Bupati menyambut baik aspirasi mahasiswa serta mengapresiasi aksi yang berjalan dengan tertib.
“Kami dari Forkopimda aungkapan dan harapan aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menegaskan beberapa poin kesepakatan penting, di antaranya transparansi anggaran DPRD, pertanggungjawaban reses anggota dewan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program beasiswa 1.000 mahasiswa, serta perbaikan 139 titik jalan dan irigasi.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Garut, Adrian Hidayat, menilai tuntutan lokal telah diakomodasi. Ia menegaskan aksi yang diikuti sekitar 600–700 orang itu berjalan damai.
“Garut ingin menjadikan aksi ini sebagai contoh demonstrasi damai tanpa provokasi, anarkisme, atau kekerasan,” katanya.
Adrian juga meminta aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi mahasiswa ke depan, serta berharap ruang dialog antara mahasiswa, legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap terbuka.
Poin-Poin Kesepakatan:
DPRD Kabupaten Garut siap melaksanakan transparansi kinerja dan pertanggungjawaban anggaran melalui publikasi media.
DPRD akan melaporkan hasil reses secara tertulis.
DPRD segera merevisi peraturan tata tertib serta menyelesaikan aturan kode etik dan tata beracara.
Pemerintah Kabupaten Garut memprioritaskan peningkatan IPM.
Bupati segera menyelesaikan kekosongan jabatan di setiap SKPD.
APH Kabupaten Garut menjamin keamanan serta kebebasan berpendapat tanpa represifitas dan pembungkaman ruang publik.
