GARUT, Tarogong Kidul – Bupati Garut, Abdusy Syakur, mengikuti Zoom Meeting bertema “Penyikapan Komprehensif Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” yang digelar di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (4/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Garut menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap berbagai kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kabupaten Garut, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga sodomi.
“Barusan kami melakukan pertemuan, diskusi dengan salah seorang tokoh pemersatu perempuan yang dilatarbelakangi oleh keprihatinan kami terhadap beberapa kejadian, terutama yang berdampak kepada perempuan dan anak,” ungkap Bupati Garut.
Bupati juga mengakui adanya tren peningkatan kasus kekerasan. Namun, ia menekankan bahwa data yang muncul ke permukaan kemungkinan hanyalah “fenomena gunung es”, sementara di lapangan jumlah kasus sebenarnya bisa jauh lebih besar. Oleh karena itu, Pemkab Garut akan bergerak cepat dengan mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bertindak secara preventif dan kuratif.
“Kami melihat bahwa ada semacam tren agak meningkat, padahal itu juga ada efek gunung es. Apa yang dilaporkan itu belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, hadir pula Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Andy Yentriyani, yang memberikan apresiasi terhadap kepekaan dan responsivitas Pemkab Garut dalam menyusun rencana aksi nyata menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pertemuan ini juga membahas akar penyebab terjadinya kekerasan, serta strategi penanganan yang dapat dijalankan oleh masing-masing SKPD. Fokus strategi tersebut mencakup pencegahan, pemulihan, serta pendampingan bagi korban.
Bupati Garut menegaskan pentingnya pemulihan menyeluruh bagi korban, termasuk upaya trauma healing. Ia juga menggarisbawahi bahwa kasus pelecehan seksual seringkali terkait dengan ketimpangan relasi kuasa, seperti antara orang tua dan anak, guru dan murid, atau atasan dan bawahan.
“Pemulihan ini menjadi sangat penting, bukan sekadar kalau sudah jadi korban ya selesai, tidak. Diberikan trauma healing, diberikan pendekatan. Dan intinya bahwa kejadian pelecehan seksual adalah fungsi-fungsi kuasa,” tegasnya.
Untuk itu, Pemkab Garut akan terus berupaya mengurangi kesenjangan kuasa tersebut, salah satunya melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan agar mereka lebih berdaya.
“Apapun itu kita harus memperhatikan nasib anak-anak kita, perempuan kita,” tutup Bupati Garut.
