Dalam kesempatan tersebut, Bupati Syakur menyoroti sejumlah persoalan penting yang sering muncul dalam proses penerimaan siswa baru, salah satunya terkait biaya seragam yang dinilai masih menjadi beban bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa prinsip pemerintah adalah menyediakan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih ada sekolah yang langsung menagih biaya seragam di awal pendaftaran, sehingga menimbulkan kesan bahwa sekolah tersebut berbayar.
“Prinsipnya, pemerintah menyediakan pendidikan gratis termasuk SD dan SMP. Tapi kadang-kadang, karena kepala sekolah ingin serba cepat, biaya seragam langsung ditagihkan. Padahal, seragam itu bisa ditagih setelah siswa resmi diterima,” ujar Syakur.
Ia menyarankan agar sekolah memberikan kemudahan pembayaran seperti sistem cicilan dan memastikan harga seragam tetap wajar. Bahkan, bila memungkinkan, pembelian kolektif bisa menjadi solusi untuk mendapatkan harga yang lebih murah.
Selain itu, Bupati Garut juga menyinggung persoalan jam masuk sekolah yang selama ini mengacu pada ketentuan Permendikbud. Ia menyebut bahwa kondisi geografis Garut yang beragam menyebabkan tidak semua sekolah bisa menerapkan jam masuk pukul 07.00 WIB secara seragam.
“Di Garut itu sekolahnya sangat heterogen, beda-beda lokasinya. Jadi tidak bisa semuanya diberlakukan jam tujuh pagi. Ada yang kepagian, ada yang malah kesiangan. Menurut saya, selama ini sudah berjalan baik, tinggal disesuaikan saja dengan kondisi wilayah masing-masing,” jelasnya.
Bupati Syakur berharap adanya penyesuaian ini bisa memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi sekolah dan siswa, sehingga kebijakan pendidikan di Garut benar-benar berpihak pada aksesi
