Jakarta, 13 Juli 2025 – Program Sekolah Rakyat, gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, resmi dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Kegiatan diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Program (MPLSP) yang dimulai pada Senin, 14 Juli 2025.
Program ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita poin keempat, dengan tujuan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) tangguh menuju Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ujar Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Minggu (13/7).
Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Adita menjelaskan bahwa hingga kini masih banyak keluarga dari kelompok ekonomi terbawah—termasuk warga dalam kategori desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS—yang belum memiliki akses pendidikan layak, apalagi berkualitas.
“Sekolah negeri memang gratis, tapi bagaimana dengan biaya transportasi, uang jajan, seragam, dan perlengkapan lainnya? Untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan,” tegasnya.
Kemiskinan, Akar Masalah Pendidikan
Berdasarkan data BPS (2025), jumlah penduduk miskin per September 2024 mencapai 24,06 juta orang (8,57%), dengan 3,17 juta jiwa tergolong miskin ekstrem.
Kemiskinan menghambat akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketidakmampuan mengakses pendidikan berkualitas menyebabkan rendahnya literasi, keterampilan, dan berujung pada terbatasnya kesempatan kerja serta penghasilan.
Berdasarkan data BPS 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK untuk kelompok ekonomi terbawah (kuintil 1) baru mencapai 74,45%, sementara untuk kuintil tertinggi mencapai 97,37%.
Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi terdapat pada kelompok usia 16–18 tahun, sebesar 19,20%. Tercatat sekitar 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA/SMK, dengan 76% keluarga menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab utama. Sebagian lainnya (8,7%) terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan sosial keluarga.
Data Kemendikbudristek 2022 mencatat, angka putus sekolah mencapai 1,12% di SMP dan 1,19% di SMA.
Negara Hadir Sepenuhnya
Melihat realitas tersebut, Presiden Prabowo menggulirkan Program Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret. Sekolah ini akan menanggung seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, makan, hingga perlengkapan harian.
“Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung negara,” tegas Adita.
Lebih dari sekadar akses, Sekolah Rakyat juga dirancang untuk menggali potensi dan bakat siswa, serta membekali mereka dengan keterampilan hidup, agar siap menghadapi dunia kerja atau membangun usaha mandiri.
“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti para pembantunya agar Sekolah Rakyat benar-benar terlaksana dengan tepat, menyentuh yang membutuhkan, dan menjawab tantangan zaman,” tambah Adita.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berdaya dan mampu mengangkat derajat keluarganya dari jerat kemiskinan menuju masa depan yang lebih cerah.
