Garut, 10 Februari 2025, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Garut yang bertujuan memperkuat sinergitas antara HMI Cabang Garut dan DPRD Kabupaten Garut dalam mengawal visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Garut periode 2025-2030. Audiensi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, serta Ketua Komisi II DPRD Garut, Suprih Rozikin.
Beberapa isu strategis yang diangkat dalam pertemuan ini mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengelolaan kawasan konservasi seperti Gunung Guntur dan Situ Bagendit, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengalokasian anggaran untuk program kepemudaan termasuk tentang perlindungan Perempuan dan anak.
Yusup Saepul Hayat (Formateur/Ketua Umum) HMI Cabang Garut menyampaiak bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2024 tentang ABPD TA 2025 oleh Pj Bupati dan dengan persetujuan bersama DPRD Garut ini harus dikawal secara bersama untuk direalisasikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kab. Garut trpilih sesuai dan sebagaimana mestinya mengingat juga bahwa DPRD memiliki fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan.
Garut menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Garut mencapai 12,3%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 9,54%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut hanya 66,5, jauh di bawah IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 70,4. Dengan angka pengangguran terbuka sebesar 8,5%, jelas bahwa perlu adanya intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, Visi “ Terwujudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan” bukan hanya kemasan kata semata tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab yang mesti dikawal untuk kemajuan Kabupaten Garut. Terutama dalam merealisasikan APBD TA 2025 yang pendapatan daerahnya mencapi Rp. 4.908.754.980.437.00. Pungkas Yusup.
Purwa Burhanudin sebagai salah satu pengurus Cabang menambahkan bahwa dengan anggaran yang cukup besar itu, jangan sampai menjadi ajang untuk mencukupi kebutuhan individualis atau hanya segelintir orang dan kelompok saja tetapi direalisasikan secara untuh untuk kemajuan dan kebutuhan Masyarakat Garut, sehingga tidak ada lagi yang namanya kebocoran anggaran, kolusi, maupun nepotisme.
DPRD Kabupaten Garut menyatakan akan mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki tata ruang dan lingkungan, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan.
Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, mengapresiasi inisiatif HMI Cabang Garut dalam memberikan masukan strategis terutama dalam pengelolaan dan pengawalan APBD 2025. “Masukan dari HMI sangat berharga dalam memastikan APBD 2025 lebih inklusif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Aris Munandar.
Ketua Komisi II DPRD Garut, Suprih, menambahkan bahwa pihaknya akan menyampaikan rekomendasi yang disampaikan dan berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam APBD 2025. “Kami akan memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah,” kata Suprih.
Sebagai bentuk tindak lanjut, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara HMI Cabang Garut dan DPRD Kabupaten Garut sebagai komitmen bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.
