GARUT, Cibalong – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, meninjau langsung kondisi Jembatan Cibera yang sempat viral di media sosial. Jembatan ini berada di Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Peninjauan dilakukan pada Rabu (9/7/2025) sebagai bentuk tanggapan terhadap keprihatinan masyarakat serta komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur vital tersebut.
Bupati menilai bahwa viralnya kondisi Jembatan Cibera di media sosial menjadi bagian dari bentuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Kami melihat bahwa ternyata ada pembangunan yang belum selesai. Setelah ditelusuri, hambatannya terletak pada pengadaan lahan. Sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa pembangunan jembatan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, sedangkan pengadaan lahan menjadi tanggung jawab desa,” jelas Bupati Garut.
Namun, Bupati menyampaikan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan pihak desa dan kecamatan, dan hasilnya menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah desa.
“Tadi kami bertemu dengan kepala desa dan camat. Mereka menyampaikan bahwa pengadaan lahannya sudah selesai. Maka dari itu, kami tinggal melanjutkan pembangunan yang sudah ada,” imbuhnya.
Walau begitu, proses pembangunan Jembatan Cibera baru akan dilanjutkan pada tahun 2026, mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan di tahun berjalan.
Bupati Garut berharap, dengan selesainya pembangunan jembatan ini, konektivitas antar wilayah seperti Desa Mekarmukti, Cidatar, Cigaronggong, dan Karyamukti dapat kembali terhubung. Hal ini diharapkan mampu memperlancar aktivitas masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial.
Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi geografis di sekitar lokasi jembatan yang cukup menantang.
“Secara geografis, konturnya memang berat. Sungainya dalam, berbatu, dan saat musim hujan sering terjadi air bah yang bisa membahayakan masyarakat yang terpaksa menyeberang. Karena itu, kehadiran jembatan ini menjadi solusi penting bagi keselamatan warga,” jelas Bupati.
Proses lanjutan pembangunan akan dilakukan oleh Dinas PUPR, dengan tahapan awal berupa pematangan lahan dan persiapan teknis lainnya.
