HarianPedia.com – Garut. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Garut, Suprih Rozikin SH. MH., menggelar kegiatan reses untuk Masa Sidang III Tahun 2025 di Aula Desa Sukalilah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Kamis (3/7/2025).
Suprih yang merupakan anggota DPRD dari Partai Golkar ini berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi wilayah Sukaresmi, Cisurupan, Cikajang, Sukahurip, Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy. Kegiatan reses ini adalah bagian dari kewajiban konstitusionalnya sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya para konstituen, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Garut.
Turut hadir dalam kegiatan reses tersebut para stakeholder, seperti Forkopimcam, kepala desa, para fungsionaris partai, tokoh masyarakat, serta warga sekitar.
Dalam sambutannya, Suprih menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Karena itu, menurutnya, diperlukan fasilitas pendidikan yang memadai, dan ia berkomitmen penuh untuk memperjuangkan hal tersebut.
Selain itu, Suprih juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui bahwa di wilayah Sukaresmi program tersebut belum berjalan optimal karena belum tersedianya SPPG atau dapur MBG. “Saya akan mendorong instansi terkait agar program MBG segera direalisasikan di daerah Sukaresmi,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi pertanian, Suprih juga menyampaikan komitmennya untuk memajukan sektor pertanian di Sukaresmi yang merupakan daerah berbasis pertanian. Ia berjanji akan mendorong berbagai program, baik pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan usaha tani, penyediaan pupuk, hingga penguatan teknologi pertanian terpadu (integrated farming).
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan, di antaranya mengenai sulitnya akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), kebutuhan sarana dan prasarana pertanian seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit, pupuk, serta jaminan pasar dan harga pascapanen.
Menanggapi hal tersebut, Suprih berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi warga agar dapat direalisasikan melalui kebijakan pemerintah.
Di akhir kegiatan, Suprih menegaskan pentingnya ruang dialog antara masyarakat dan para pemangku kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif. “Ruang seperti ini bukan hanya sekadar bertemu dan berbicara, tetapi juga menjadi sarana komunikasi yang harus diperjuangkan agar kebijakan dan program benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.