GARUT, Garut Kota – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri acara Halal Bihalal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Garut yang bertempat di Jalan Cimanuk Muara Sanding No.7, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Sabtu (10/5/2025). Acara silaturahmi ini menjadi momentum bagi Bupati untuk menyampaikan perhatian dan harapan terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat Garut, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Dalam sambutannya, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menyampaikan nasihat terkait tiga permasalahan utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Ketika saya dipilih menjadi Bupati Garut, yang saya datangi BPJS karena saya suka sedih apabila ada orang sakit tidak dilayani dengan baik dan banyak orang Garut yang tidak terdaftar di BPJS,” ujar Bupati.
Syakur menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan memiliki aturan terkait cakupan layanan, di mana partisipasi kepesertaan di atas 80% dan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 98% akan mempermudah akses layanan. “Saya konsen sekali terhadap kesehatan,” tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya pencapaian target indeks kesehatan serta substansi dari upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Bupati Garut mengajak seluruh anggota IDI Cabang Garut untuk bekerja sama dalam memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara bertahap.
Di akhir sambutannya, Bupati Garut menyampaikan terima kasih atas undangan dan partisipasi seluruh pihak yang terlibat dalam acara Halal Bihalal IDI Cabang Garut.
Sementara itu, Pembina IDI Cabang Garut menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk beasiswa dokter, terutama bagi wilayah yang kekurangan tenaga medis.
“Contoh wilayah Cikelet tidak ada dokter, kemudian diangkat atau disekolahkan,” usul Pembina IDI.
Ia juga menyoroti kekurangan dokter spesialis di Garut dan berharap adanya anggaran untuk studi lanjut dokter spesialis agar dapat merata di seluruh wilayah.
Terkait BPJS Kesehatan, Pembina IDI menekankan pentingnya seluruh pihak yang terlibat dalam MoU untuk memegang teguh komitmen.
Ia mengapresiasi partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap layanan kesehatan tingkat pertama melalui puskesmas dan klinik. Menurutnya, mengandalkan dana APBD/APBN saja akan sulit untuk menciptakan akses kesehatan yang memadai.
“Seperti dulu untuk membangun Rumah Sakit Pameungpeuk, dana dari APBD tidak ada jadi apa-apa, namun pelayanan itu sendiri untuk masyarakat Garut,” kenangnya.
Pembina IDI menyoroti adanya keterbatasan akses layanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit akibat aturan BPJS Kesehatan yang dinilai mempersulit. “Harusnya mempermudah akses pelayanan,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Garut dapat memantau dan mendorong upaya percepatan akses pelayanan kesehatan tingkat lanjutan agar masyarakat merasa nyaman dengan kemudahan yang diberikan.
Terakhir, Pembina IDI menyinggung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yang berada di angka 74,8%. Ia menyampaikan bahwa salah satu indikator negara maju adalah IPM yang baik, dan Garut masih tertinggal dalam aspek kesehatan sehingga perlu ditingkatkan.
Acara Halal Bihalal IDI Cabang Garut ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara para dokter dengan pemerintah daerah serta menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Garut.
Dede mulyana
